Oleh: Prasetyo Budi
Teror terhadap Ketua BEM UGM dan puluhan pengurusnya bukan sekadar gangguan digital. Ia adalah cermin retaknya kepercayaan publik terhadap negara. Ketika lebih dari 40 pengurus mahasiswa dan bahkan orang tua mereka menerima intimidasi dari nomor tak dikenal, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan personal, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Yang membuat kasus ini lebih serius bukan hanya terornya. Tetapi keputusan BEM UGM untuk tidak melapor ke kepolisian.
Di titik inilah kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar peristiwa. Kita sedang menyaksikan krisis kepercayaan.
Teror Adalah Bahasa Kepengecutan
Dalam demokrasi yang sehat, kritik dijawab dengan argumen. Ketidaksepakatan dilawan dengan debat. Jika yang muncul adalah teror, maka itu bukan respons politik, melainkan bahasa kepengecutan.
Teror digital bukan “hanya digital”. Ia adalah tekanan psikologis. Ia bisa menjadi eskalasi. Dan ketika keluarga ikut menjadi sasaran, itu sudah melampaui batas etika politik.
Namun respons atas teror juga harus matang. Jika teror dibiarkan tanpa proses hukum, maka kita sedang memberi ruang normalisasi intimidasi dalam ruang publik.
Ketika Polisi Tak Lagi Dipercaya
Alasan BEM UGM enggan melapor adalah ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian, apalagi setelah kasus kekerasan yang melibatkan aparat di daerah lain. Ini bukan sentimen kosong. Ini adalah refleksi dari luka sosial yang belum sembuh.
Tetapi pertanyaannya:
Jika publik tak lagi percaya pada aparat, kepada siapa hukum akan dititipkan?
Negara hukum hanya hidup jika warga bersedia menggunakan mekanismenya, sekaligus mengawasinya. Jika seluruh jalur formal ditinggalkan, maka ruang hukum kosong akan digantikan oleh ruang opini, spekulasi, dan kecurigaan.
Dan itu berbahaya.
Ketidakpercayaan boleh ada. Tetapi penolakan total terhadap mekanisme hukum tanpa upaya pengujian adalah bentuk keputusasaan kolektif. Demokrasi tak bisa berdiri di atas sinisme permanen.
Narasi Penyusupan: Antara Fakta dan Spekulasi
Dugaan adanya “intel yang disusupkan” ke dalam kepengurusan BEM adalah klaim serius. Namun berpikir kritis berarti membedakan antara indikasi dan kesimpulan.
Dalam organisasi dengan ratusan anggota dan ribuan relawan, kebocoran data bisa terjadi karena kelalaian teknis, bukan selalu karena konspirasi.
Jika narasi penyusupan dilontarkan tanpa bukti kuat, maka gerakan mahasiswa berisiko terjebak pada paranoia. Gerakan yang kuat bukan yang paling curiga, tetapi yang paling sistematis dalam membangun keamanan dan transparansi internal.
Kritik Harus Tetap Hidup, Tetapi Negara Tak Boleh Gagal
BEM UGM menyatakan akan terus mengkritik pemerintah. Itu adalah hak konstitusional. Bahkan itu adalah fungsi historis mahasiswa dalam demokrasi.
Namun negara juga diuji di sini.
Jika benar ada teror dan tidak ada jaminan keamanan yang meyakinkan, maka negara sedang gagal melindungi kebebasan sipil. Demokrasi tidak runtuh karena kritik. Ia runtuh ketika kritik dibungkam dengan ketakutan.
Dan lebih berbahaya lagi: demokrasi runtuh ketika warganya merasa melapor pun sia-sia.
Kita Sedang di Persimpangan
Kasus ini bukan sekadar soal BEM UGM. Ini soal relasi antara warga dan negara.
Apakah mahasiswa akan terus bergerak dengan keberanian rasional?
Apakah aparat akan membuktikan bahwa hukum tidak tebang pilih?
Ataukah kita akan terbiasa hidup dalam teror yang dianggap biasa?
Teror adalah ujian bagi mahasiswa.
Ketidakpercayaan adalah ujian bagi negara.
Jika dua-duanya gagal, maka yang kalah bukan hanya satu organisasi kampus. Yang kalah adalah demokrasi itu sendiri.
Keberanian bukan hanya soal berani mengkritik.
Keberanian juga soal berani memperbaiki sistem, meski kita kecewa padanya.
Karena jika hukum tidak lagi dipercaya,
dan teror tidak lagi ditindak,
maka yang tersisa hanyalah kebisingan—
bukan demokrasi.
