Advertisement
JAKARTA — Tongkat komando Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berganti. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut menjadi salah satu perhatian politik nasional dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya karena pergantian Kapolri, tetapi juga karena sejumlah pernyataan dan agenda yang dibawa Suyudi sejak menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Suyudi sebelumnya mendapat persetujuan Komisi III DPR secara aklamasi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum akhirnya Presiden Prabowo melantiknya di Istana Negara.
Dalam proses uji kelayakan, Suyudi menawarkan visi “Polri Bersama Masyarakat” dan menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu segera dibenahi di tubuh kepolisian.
Salah satu pernyataan yang paling menarik perhatian adalah keinginannya menghilangkan fenomena “no viral, no justice” atau anggapan bahwa suatu perkara baru mendapat perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial.
Menurut Suyudi, masyarakat yang membuat laporan kepada kepolisian harus mendapatkan kepastian dan informasi mengenai perkembangan perkara tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik.
TAK PERLU VIRAL UNTUK MENDAPAT KEADILAN
Pernyataan tersebut menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan baru Polri.
Fenomena “no viral, no justice” selama ini kerap menjadi sorotan publik. Masyarakat tidak jarang menggunakan media sosial sebagai jalan terakhir ketika merasa laporan atau persoalan yang mereka hadapi belum mendapatkan penanganan yang dianggap memadai.
Dengan demikian, pernyataan Suyudi bukan sekadar slogan.
Publik kini menunggu apakah prinsip tersebut benar-benar akan diterapkan dalam pelayanan kepolisian sehari-hari.
Jika masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai laporan mereka tanpa harus membuat kasus menjadi viral, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator perubahan budaya pelayanan di tubuh Polri.
Sebaliknya, jika persoalan yang sama kembali terjadi, janji tersebut berpotensi menjadi bahan kritik.
BARU DILANTIK, LANGSUNG ROMBAK JAJARAN
Suyudi tampaknya tidak ingin menghabiskan waktu untuk berlama-lama melakukan konsolidasi.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa setelah dilantik, Kapolri baru langsung melakukan perubahan dalam struktur organisasi. Mutasi dan rotasi terhadap puluhan perwira menjadi bagian dari langkah awal kepemimpinannya.
Perubahan tersebut disebut mencakup puluhan perwira tinggi dan menengah Polri, termasuk sejumlah posisi strategis di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan.
Langkah cepat tersebut menjadi sinyal bahwa Suyudi ingin membangun pola kepemimpinan baru sejak awal masa jabatannya.
Namun, publik tentu tidak hanya menunggu pergantian jabatan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah perubahan personel tersebut akan diikuti perubahan kualitas pelayanan, penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
NARKOBA DAN JUDI ONLINE JADI PERHATIAN
Suyudi juga memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam pemberantasan narkotika. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
Pengalaman tersebut diperkirakan akan memengaruhi salah satu prioritas kepemimpinannya di Polri.
Pemberantasan narkoba menjadi salah satu persoalan yang terus mendapat perhatian masyarakat. Begitu pula dengan praktik judi online yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan sosial dan penegakan hukum.
Tantangan Kapolri baru bukan hanya menangkap pelaku.
Polri dituntut mampu membongkar jaringan, aliran dana, serta aktor yang berada di balik berbagai aktivitas ilegal tersebut.
UJIAN TERBESAR: KEPERCAYAAN PUBLIK
Pergantian Kapolri selalu membawa harapan baru.
Namun, harapan tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat.
Pernyataan mengenai penghapusan “no viral, no justice” menjadi salah satu janji yang paling mudah diuji.
Ketika seorang warga datang ke kantor polisi membawa laporan, apakah ia mendapatkan pelayanan yang sama dengan perkara yang sudah viral di media sosial?
Pertanyaan sederhana tersebut dapat menjadi ukuran penting bagi keberhasilan reformasi pelayanan kepolisian.
Suyudi juga menyampaikan bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dari hasil penegakan hukum, tetapi harus tercermin sejak proses pelayanan dan penanganan laporan masyarakat.
ERA BARU POLRI?
Suyudi Ario Seto kini memiliki pekerjaan besar.
Ia tidak hanya mewarisi struktur organisasi dan kewenangan yang sangat luas, tetapi juga berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Masyarakat akan melihat apakah kepemimpinan baru tersebut mampu memperkuat profesionalisme, transparansi dan rasa keadilan.
Pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian nama di pucuk pimpinan.
Ini adalah momentum untuk menjawab satu pertanyaan penting:
Apakah masyarakat nantinya bisa mendapatkan keadilan tanpa harus membuat kasusnya viral terlebih dahulu?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu ukuran paling nyata terhadap keberhasilan kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
QBERITAKAN.ID — Mengabarkan Fakta, Mengawal Suara Rakyat.
